Arsip kepailitan

Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan Perusahaan Terbuka Dinjau dari Hukum Kepailitan dan Hukum Perusahaan Indonesia

Berinvestasi di pasar modal dalam bentuk saham merupakan salah satu ...

IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN SECARA SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN DALAM HAL DEBITOR PAILIT MENGAJUKAN EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP DEBITOR PAILIT

Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang ...

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPAILITAN, RESTRUKTURISASI UTANG DAN PEMBARUAN UTANG BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UUKPKPU

Restrukturisasi utang yang terjadi antara PT Trans Pacific Petrochemical Indotama ...

Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Harta Pailit Melalui Lelang Oleh Kurator Yang Berasal Dari Objek Jaminan Hak Tanggungan Akibat Tidak Selesainya Eksekusi Oleh Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Berdas

"Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Harta Pailit Melalui Lelang Oleh Kurator ...

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemegang Akta PPJB dan Kwitansi Pembayaran dalam Hal Kepailitan bagi Pengembang yang dinyatakan Pailit Ditinjau dari UU NO. 37 Tahun 2004 dan UU NO. 8 Tahun 1999

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil, makmur, materiil dan ...

Analisis Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit Tanpa Melakukan Penjualan Harta Pailit Dikaitkan Dengan Perlindungan Yang Seimbang Antara Debitor Dengan Kreditor

Perjanjian pinjam meminjam dana antara kreditor dengan debitor mengakibatkan timbulnya ...

Dampak Pemberi Waralaba (Franchisor) Asing yang Dipailitkan Terhadap Penerima Waralaba (Franchisee) Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Waralaba merupakan jenis usaha yang sedang berkembang dewasa ini. Akan ...

Kedudukan Upah Buruh Dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Dalam Kajian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 67/PUUXI/2013 memutuskan apabila suatu perusahaan ...

Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 011/PK/N/2007 tentang Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

...

PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN PADA MASA PENANGGUHAN (STAY) YANG DILAKUKAN OLEH KREDITOR SEPARATIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN P

Di dalam kepailitan dikenal dengan tiga macam kreditor, yaitu ...

Tinjauan Yuridis Terhadap Prestasi Dari Perjanjian Pemberian Jasa Konsultasi Hukum Berupa Success Fee Yang Dijadikan Sebagai Dasar Permohonan Dalam Perkara Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan bantuan pihak lain dalam memenuhi ...

PROSPEK PENERAPAN TES INSOLVENSI DALAM PERKARA KEPAILITAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR PAILIT

Kepailitan sejatinya merupakan jalan keluar dari persoalan utang piutang yang ...

TINJAUAN YURIDIS HAK SEPARATIS BANK SEBAGAI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI BERDASARKAN PUTUSAN PAILIT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 4 TAHUN 1996 DAN UU NO 37 TAHUN 2004

TINJAUAN YURIDIS HAK SEPARATIS BANK SEBAGAI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM ...

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO. 70/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. DEWATA ROYAL INTERNATIONAL

Sebagai suatu ...

Perlindungan Investor pada Kepailitan Perusahaan Terbuka ditinjau dari hukum kepailitan dan hukum perusahaan indonesia

Kemajuan ekonomi dunia saat ini telah mendorong banyak perubahan bagi ...

Tinjauan Yuridis Kewenangan Penyidik Dalam Penyitaan Boedel Pailit Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan PKPU serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Tugas akhir ini mengangkat permasalahan tentang kewenangan penyidik yang melakukan ...

Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Izin Kurator Dalam Masa Stay Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA IZIN KURATOR DALAM MASA STAY DITINJAU ...

Kepailitan Bank yang Izin Usahanya Dicabut dan Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Berdasarkan UU No. 37/2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dan UU No. 10/1998 Ttg Perubahan UU No. 7/1992 Ttg Perbankan

ABSTRAK Kepailitan dan Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Utang merupakan salah satu upaya ...

STUDI KASUS MAHKAMAH AGUNG No.615K/Pdt.Sus/2011 MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA TAGIHAN ANTARA TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MELAWAN JANDRI SIADARI S.H., LL.M., SELAKU KURATOR PT TRIPANCA GRO

Studi Kasus Mahkamah Agung No.615K/Pdt.Sus/2011 Mengenai Penyelesaian Sengketa Perselisihan Tagihan ...

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG IZIN USAHANYA TELAH DICABUT DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG SEBAGAI KREDITOR

ABSTRAK KAJIAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG IZIN USAHANYA ...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR BERKAITAN DENGAN KEPASTIAN PEMBAYARAN OLEH DEBITOR SEJAK DITETAPKANNYA MASA INSOLVENSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUN

Tujuan dari pada pengundangan Undang-Undang Kepailitan adalah untuk mewujudkan penyelesaian ...

KAJIAN HUKUM TENTANG STATUS PERUSAHAAN YANG TELAH DILIKUIDASI KEMUDIAN DIPAILITKAN OLEH KREDITOR (MITRA USAHA) DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Pembubaran Perseroan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan apabila perseroan tersebut ...

TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS TERHADAP KREDITOR ATAS PAILITNYA PERSEROAN TERBATAS AKIBAT KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENGURUSAN DIREKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR

ABSTRAK Dewan komisaris diberikan kepercayaan oleh pemegang saham melalui mekanisme Rapat ...

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 PK/PDT.SUS/2010 TENTANG PEMBATALAN PERNYATAAN PAILIT PT. ALTRA EXCIS INVESTAMA DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DA

Kasus kepailitan terjadi antara PT. Bank Bukopin, Tbk selaku Pemohon ...

Status Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Yang Diajukan Oleh Debitor Di Luar Perkara Kepailitan Kepailitan Terhadap Pernyataan Pailit Debitor Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

STATUS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE YANG DIAJUKAN OLEH DEBITOR ...

PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN KEPADA DEBITOR SERTA PARA GUARANTORNYA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTA

ABSTRAK PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN KEPADA DEBITOR SERTA PARA GUARANTORNYA DITINJAU ...

PELAKSANAAN PENJUALAN HARTA PAILIT DI BAWAH TANGAN DAN TIDAK MELALUI PROSEDUR PELELANGAN OLEH KURATOR SEHINGGA MERUGIKAN DEBITOR DAN KREDITOR DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 37 TAHUN 2004

Tinjauan Yuridis atas Pelaksanaan Penjualan Harta Pailit di Bawah Tangan ...

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBEBANAN IMBALAN JASA KURATOR SETELAH TERJADINYA PEMBATALAN STATUS PAILIT OLEH MAHKAMAH AGUNG

ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBEBANAN IMBALAN JASA KURATOR SETELAH TERJADINYA PEMBATALAN ...

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS SEHUBUNGAN DENGAN PENOLAKAN PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH HAKIM PENGADILAN NIAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILIT

Penolakan permohonan kepailitan yang diajukan kreditor separatis dalam kasus Sojitz ...

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO. 77/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH INTERNASIONAL LEASE FINANCE CORPORATION TERHADAP PT. METRO BATAVIA DITI

ABSTRAK ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO. 77/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST MENGENAI ...

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107K/PDT.SUS/2012 TENTANG PERKARA KEPAILITAN ANTARA PT. BUMI KARYA DKK. DENGAN NEFFY LUKMAN DKK. DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 37

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107K/PDT.SUS/2012 TENTANG ...

Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 704/PDT.SUS/2012 terkait dengan Utang yang Timbul Akibat Perjanjian sebagai Dasar Permohonan Pailit antara PT. TELKOMSEL PT. PJI

Tugas akhir ini mengangkat permasalahan antara PT.Telkomsel dan PT. PJI. ...

Kepailitan Perusahaan Penjual Rumah Susun Yang Dimohonkan Oleh Pembeli Yang Belum Mendapatkan Serah Terima Unit Rumah Susun Ditinjau Dari UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan ...

IMPLIKASI PEMBATALAN KEPAILITAN TERHADAP KEDUDUKAN BANK SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS YANG MEMEGANG HAK TANGGUNGAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN K

...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG TIDAK MENYETUJUI PEMBATALAN PERDAMAIAN DALAM PKPU

...

TANGGUNG JAWAB SUAMI ATAU ISTRI TERKAIT ADANYA KEPAILITAN TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

TANGGUNG JAWAB SUAMI ATAU ISTRI TERKAIT ADANYA KEPAILITAN TERHADAP PERJANJIAN ...

PELAKSANAAN HAK EKSEKUSI TERHADAP ASET PRIBADI PENGURUS PERSEROAN TERBATAS YANG MENJADI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS UTANG PERSEROAN OLEH KREDITOR DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

PELAKSANAAN HAK EKSEKUSI TERHADAP ASET PRIBADI PENGURUS PERSEROAN TERBATAS YANG ...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 DALAM HAL PENANGGUHAN EKSEKUSI JAMINAN UTANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TE

Adanya hak preferent, maka pemegang hak tanggungan tidak boleh dihalangi ...

KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG BERGERAK DI BIDANG KEPENTINGAN PUBLIK DIKAITKAN DENGAN KEDUDUKAN ASET NEGARA DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban ...

HAK KREDITOR DALAM MELAKSANAKAN EKSEKUSI SEBAGAI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN UNDANG-UNDAN

Keterpurukan ekonomi mengakibatkan banyak perusahaan yang kesulitan membayar kewajiban utang-utangnya terhadap ...

PENERAPAN DOKTRIN ULTRA VIRES TERHADAP DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KE

PT sebagai sebuah badan usaha yang juga berbadan hukum memiliki ...

ANALISIS HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN EFEK YANG SUDAH DICABUT IZIN USAHANYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PEMBAYAR PENUNDAAN KEWAJIBANAN UTANG

Pasar Modal merupakan salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai ...